TUGAS 1
LIA
KHOIRIYAH
26214053
1EB30
TUGAS MAKALAH PENGANTAR BISNIS
TENTANG DAMPAK KENAIKAN BBM
Di Susun Oleh :
LIA KHOIRIYAH
NPM :
26214053
Kelas :
1EB30
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS GUNADARMA
2014
KATA
PENGANTAR
Puji syukur
kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan ridhonya sehingga
penyusun merampungkan dan menyelesaikan makalah ini.
Makalah ini di
buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pengantar bisnis tentang
dampak kenaikan bbm.
Penyusun
mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini,
sehingga menjadi landasan penyusun untuk membuat Makalah lain.
Akhirnya
segala puja dan puji hanya bagi Allah SWT semesta alam. Semoga
makalah ini dapat bermanfaat serta mendapatkan rahmat dari Allah SWT bagi
kita semua.
Amin…….
Jakarta , November 2014
Penulis
DAFTAR ISI
Kata pengantar....................................................................................
i
Daftar isi...............................................................................................
ii
Bab 1 pendahuluan
1.1 Latar belakang...............................................................................
1
1.2 Rumusan Masalah penulisan.............................................................2
1.3 Tujuan
Makalah.................................................................................2
1.4 Manfaat
Makalah.............................................................................. 2
Bab II Pembahasan
2.1AspekaspekKenaikanBBM..................................................................2
2.2
Pengertian Perekonomian....................................................................3
2.3 Sudut Kenaikan
BBM.........................................................................4
2.4. Dampak
Kenaikan Harga BBM........................................................ 4
a. dampak
positif...................................................................................4
b. dampak
negatif..................................................................................5
2.5 Dampak
Kenaikan Harga BBM Terhadap Inflasi & Perkonomian.........
5
1 Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian Nasional......................6
2 Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Inflasi................................6
III Penutup
3.1 Kesimpulan.........................................................................................7
3.2 Saran..................................................................................................7
Daftar pustaka......................................................................................
8
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Sejarah
ekonomi Indonesia adalah kisah pertarungan gagasan atas dua pokok soal penting:
kepantasan subsidi dan nasib kemakmuran ekonomi. Rencana pemerintah untuk
membatasi subsidi BBM, walaupun terkesan terlambat, layak untuk diapresiasi.
Kenaikan BBM
yang cukup drastis merupakan konsekuensi yang harus dihadapi akibat ruang
fiskal yang semakin sempit serta ketidakberanian pemerintah menaikkan harga BBM
dalam beberapa tahun terakhir.
Tantangan
utama saat ini adalah bagaimana membangun komunikasi dengan rakyat terkait dengan
rencana pembatasan subsidi serta bagaimana mengalokasikan dana hasil
penghematan secara optimal.
Dengan
bahasa yang mudah dimengerti, masyarakat perlu diedukasi melalui berbagai forum
dan media. Rakyat perlu dipahamkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang kaya
akan minyak, gas alam dan batu bara seperti yang dipersepsikan selama ini.
Fakta bahwa harga BBM di Indonesia jauh lebih murah dari pada harga di banyak
negara berkembang perlu dipaparkan dengan jernih.
Impaknya,
efektivitas pemerintah SBY pada masa mendatang akan semakin menurun dan
berpotensi menjadi lame duck, jauh sebelum Pemilu 2014 dilaksanakan.
Inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga BBM tidak dapat atau sulit untuk dihindari, karena BBM adalah unsur vital dalam proses produksi dan distribusi barang. Disisi lain, kenaikan harga BBM juga tidak dapat dihindari, karena membebani APBN. Sehingga Indonesia sulit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik itu tingkat investasi, maupun pembangunan-pembangunan lain yang dapat memajukan kondisi ekonomi nasional.
Inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga BBM tidak dapat atau sulit untuk dihindari, karena BBM adalah unsur vital dalam proses produksi dan distribusi barang. Disisi lain, kenaikan harga BBM juga tidak dapat dihindari, karena membebani APBN. Sehingga Indonesia sulit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik itu tingkat investasi, maupun pembangunan-pembangunan lain yang dapat memajukan kondisi ekonomi nasional.
Dengan
naiknya tingkat inflasi, diperlukan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan
untuk mengatasinya, demi menjaga kestabilan perekonomian nasional. Diperlukan
kebijakan pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral yakni Bank Indonesia untuk
mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jumlah uang yang beredar di
masyarakat ini berhubungan dengan tingkat inflasi yang terjadi. Banyaknya uang
yang beredar di masyarakat ini adalah dampak konkret dari kenaikan harga BBM.
Bank
Indonesia selaku lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatasi masalah ini,
selain pemerintah tentunya, bertugas untuk mengatur jumlah uang yang beredar di
masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mengatasi inflasi ini
adalah dengan mengatur tingkat suku bunga. Kebijakan menaikan dan menurunkan
tingkat suku bunga ini dikenal dengan sebutan politik diskonto yang merupakan
salah satu instrumen kebijakan moneter.
Dari latar
belakang diatas, maka dalam makalah ini penulis akan membahas mengenai “Dampak
Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Tingkat Inflasi dan
Perekonomian Indonesia”.
1.2 Rumusan
Masalah
Makalah ini
dibuat untuk mengkritisi dampak dari kenaikan BBM terutama pada
masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah
1.Apa
Dampak Kenaikan BBM ?
2.Bagaimana Tindakan Pemerintah?
3.Bagaimana Tindakan Masyrakat ?
4. Bagaimana dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan perekonomian
Indonesia?
5. Bagaimana
langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi inflasi yang disebabkan
oleh kenaikan harga BBM?
1.3 Tujuan
Makalah
Dari masalah
diatas, secara garis besar tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk
menjelaskan mengenai dampak dari kenaikan harga BBM. Adapun tujuan dari makalah
ini adalah agar dapat mengetahui secara jelas mengenai :
1. Dampak
dari kenaikan harga BBM, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya.
2.
Dapat mengetahui mengenai dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi yang
akan
terjadi.
3. Mengetahui
langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi inflasi.
1.4 Manfaat
Makalah
Makalah ini
disusun dengan harapan dapat memberikan kegunaaan atau manfaat baik secara
teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, makalah ini berguna sebagai
pengembangan ilmu, sesuai dengan masalah yang dibahas dalam makalah ini.
Secara praktis, makalah ini diharapkan bermanfaat bagi:
1.
penulis, seluruh kegiatan penyusunan dan hasil dari penyusunan makalah ini
diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan dan ilmu dari masalah yang dibahas
dalam makalah ini;
2.
pembaca, makalah ini daharapkan dapat dijadikan sebagai sumber tambahan dan
sumber informasi dalam menambah wawasan pembaca.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Aspek
Aspek Kenaikan BBM
Kenaikan BBM
bisa menjadi alasan politis, bisa menjadi alasan ekonomis, bisa juga tanpa
beralasan, penulis tidak melihat aspek kenaikan ini tetapi melihat dampak dari
kenaikan ini, setelah BBM dinaikkan maka semua peneliti sosial wajib melakukan
penyebaran kuesioner terkait dengan daya beli, apakah daya beli masyarakat
cenderung turun atau cenderung tetap, jika daya beli menurun maka akankah
mereka merasa sejahtera jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, berapa bisnis
yang akan gulung tikar, jika banyak perusahaan gulung tikar berapa banyak
kejadian PHK, jika banyak kejadian PHK maka daya beli masyarakat akan semakin
turun.
Jika
memenuhi kebutuhan dasar saja gagal, kriminalitas akan naik atau turun, jika
kemudian kriminalitas menjadi naik, akankah masyarakat merasa aman, masyarakat
merasa nyaman, jika jalan - jalan saja harus menyimpan kekhawatiran pencurian,
perampokan, penjambretan dll. apakah aspek ini sudah benar - benar dikaji oleh
pemerintah, apakah aspek - aspek sosial, psikologis sudah diantisipasi? jika
kenaikan BBM justru menjadi sebuah bahan bakar terjadinya ketidakpercayaan
kepada pemerintah, jika kenaikan BBM menjadi sebuah pemicu munculnya kerusuhan
secara massal, masihkah menaikkan BBM menjadi satu - satunya pilihan?
Salah satu
bahaya yang paling ditakuti dari sebuah rasa ketidakamanan dan ketidaknyamanan
adalah rasa frustasi, rasa kecewa, jika akumulasi kekecewaan ini mencapai
puncak yang tidak dapat ditahan oleh koping manusia maka kerusuhan, penjarahan,
kriminalitas, kejahatan akan menjadi sebuah berita rutin yang didengar paska
kenaikan harga BBM, tidak semua bisa dimatematis, tetapi tidak ada sebuah
kejadian pun yang tidak menimbulkan dampak maupun akibat.
2.2
Pengertian Perekonomian
Sebelum
membahas perekonomian, perlu dibahas mengenai ilmu ekonomi. Menurut Samuelson
(1986:5) mengatakan,
Ilmu ekonomi
merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih dan
menggunakan sumberdaya yang langka dan yang memiliki beberapa alternatif
penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian
menyalurkannya - baik saat ini maupun dimasa depan – kepada berbagai individu
dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.
Sementara
secara etimologi, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Oikos, yang
berarti rumah tangga, dan Nomos, yang berarti aturan. Jadi ekonomi
secara bahasa adalah aturan rumah tangga (Jaka, 2007:96). Secara istilah
ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai tindakan manusia dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan
yang terbatas.
Dalam kamus
besar bahasa Indonesia, ekonomi diartikan sebagai ilmu mengenai asas-asas
produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti
keuangan, perindustrian dan perdagangan) (Depdiknas, 2005:287). Sementara perekonomian
diartikan sebagai tindakan (aturan atau cara) berekonomi (Depdiknas, 2005:287).
2.3 Sudut
Kenaikan BBM
Seperti yang
kita ketahui, Indonesia lagi “panas” tentang isu kenaikan BBM. Bagaimana sikap
kita? Bagaimana sikap kami? Supaya adil, kami akan mencoba objektif menjelaskan
dari beberapa sudut pandang untuk dianalisis kemudian disimpulkan.
“Berpikir
objektif sangat penting untuk pengambilan sikap yang tepat. Dinginkan kepala,
lalu berpikir.”
1.
Sudut Pandang Pemerintah
Alasan
pemerintah adalah untuk menyelamatkan negara dari anggaran yang membengkak. Hal
ini disebabkan karena harga minyak dunia naik sehingga beban subsidi BBM akan
bertambah besar. Mau tidak mau harga harus naik!
2.
Sudut Pandang Pengusaha
BBM naik
menyebabkan biaya operasional naik. Hal ini bisa dicover dengan naikin harga
barang yang diproduksi.
3.
Sudut Pandang Akademisi
BBM naik
menyebabkan harga barang naik. Rakyat makin susah. Tolak!
4.
Sudut Pandang Masyarakat
Pasrah, cuma
bisa terima.
5.
Sudut Pandang Parpol Oposisi
2.4 Dampak
Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Dalam
situasi ekonomi masyarakat yang sulit, maka kenaikan BBM bisa kontraproduktif.
Kenaikan harga BBM akan menimbulkan kemarahan massal, sehingga ketidakstabilan dimasyarakat
akan meluas (Hamid, 2000:144). Sebagian masyarakat merasa tidak siap untuk
menerima kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini merupakan tindakan
pemerintah yang beresiko tinggi.
Meskipun
demikian, kenaikan harga BBM juga dapat menimbulkan dampak yang positif.
A
) Dampak Positif
1)
Munculnya bahan bakar dan kendaraan alternative.
Seiring
dengan melonjaknya harga minyak dunia, muncul berbagai bahan bakar alternatif
baru. Yang sudah di kenal oleh masyarakat luas adalah BBG (Bahan Bakar Gas).
Harganya juga lebih murah dibandingkan dengan harga BBM bersubsidi. Ada juga
bahan bakar yang terbuat dari kelapa sawit.
2)
Pembangunan Nasional akan lebih pesat
Pembangunan
nasional akan lebih pesat karena dana APBN yang awalnya digunakan untuk
memberikan subsidi BBM, jika harga BBM naik, maka subsidi dicabut dan dialihkan
untuk digunakan dalam pembangunan di berbagai wilayah hingga ke seluruh daerah.
3)
Hematnya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
Jika harga
BBM mengalami kenaikan, maka jumlah subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah
akan berkurang. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat
diminimalisasi.
4)
Mengurangi Pencemaran Udara
Jika harga
BBM mengalami kenaikan, masyarakat akan mengurangi pemakaian bahan bakar.
Sehingga hasil pembuangan dari bahan bakar tersebut dapat berkurang, dan akan
berpengaruh pada tingkat kebersihan udara.
B
) Dampak negatif
1)
Harga barang-barang dan jasa-jasa menjadi lebih mahal. Harga barang dan jasa
akan mengalami kenaikan disebabkan oleh naiknya biaya produksi sebagai imbas
dari naiknya harga bahan bakar.
2)
Apabila harga BBM memang dinaikkan, maka akan berdampak bagi perekonomian
khususnya UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah).
3)
Meningkatnya biaya produksi yang diakibatkan oleh: misalnya harga bahan, beban
transportasi dll.
4)
Kondisi keuangan UMKM menjadi rapuh, maka rantai perekonomian akan terputus.
5)
Terjadi Peningkatan jumlah pengangguran. Dengan meningkatnya biaya
operasi perusahaan, maka kemungkinan akan terjadi PHK.
6)
Inflasi. Inflasi akan terjadi jika harga BBM mengalami kenaikan. Inflasi
yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi suatu barang atau jasa.
2.5 Dampak
Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Inflasi dan Perekonomian
Jika terjadi
kenaikan harga BBM, maka akan terjadi inflasi. Terjadinya inflasi ini tidak
dapat dihindari karena bahan bakar, dalam hal ini premium, merupakan kebutuhan vital
bagi masyarakat, dan merupakan jenis barang komplementer. Meskipun ada berbagai
cara untuk mengganti penggunaan BBM, tapi BBM tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan masyarakat sehari-hari.
Inflasi akan
terjadi karena apabila subsidi BBM dicabut, harga BBM akan naik. Masyarakat
mengurangi pembelian BBM. Uang tidak tersalurkan ke pemerintah tapi tetap
banyak beredar di masyarakat. Jika harga BBM naik, harga barang dan jasa akan
mengalami kenaikan pula. Terutama dalam biaya produksi. Inflasi yang terjadi dalam
kasus ini adalah “Cost Push Inflation”. Karena inflasi ini terjadi
karena adanya kenaikan dalam biaya produksi. Ini jika inflasi dilihat
berdasarkan penyebabnya. Sementara jika dilihat berdasarkan sumbernya, yang
akan terjadi adalah “Domestic Inflation”, sehingga akan berpengaruh
terhadap perekonomian dalam negeri.
Kenaikan harga BBM akan membawa
pengaruh terhadap kehidupan iklim berinvestasi. Biasanya kenaikan BBM akan
mengakibatkan naiknya biaya produksi, naiknya biaya distribusi dan menaikan
juga inflasi. Harga barang-barang menjadi lebih mahal, daya beli merosot,
karena penghasilan masyarakat yang tetap. Ujungnya perekonomian akan
stagnan dan tingkat kesejahteraan terganggu.
Dengan tidak adanya kenaikan BBM, subsidi
yang harus disediakan pemerintah juga semakin besar. Untuk menutupi sumber
subsidi, salah satunya adalah kenaikan pendapatan ekspor. Karena kenaikan harga
minyak dunia juga mendorong naiknya harga ekspor komoditas tertentu. Seperti
kelapa sawit, karena minyak sawit mentah (CPO) merupakan subsidi minyak bumi.
Income dari naiknya harga CPO tidak akan sebanding dengan besarnya biaya yang
harus dikeluarkan untuk subsidi minyak.
1
Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian Nasional
Kenaikan
harga BBM berdampak pada meningkatnya inflasi. Dampak dari terjadinya inflasi
terhadap perekonomian nasional adalah sebagai berikut:
1.
Inflasi akan mengakibatkan perubahan output dan kesempatan kerja di masyarakat,
2.
Inflasi dapat mengakibatkan ketidak merataan pendapatan dalam masyarakat,
3.
Inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi.
Inflasi
dapat dikatakan sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi
suatu wilayah negara atau daerah. Yang mana tingkat inflasi menunjukkan perkembangan
harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari indeks harga konsumen
(IHK). Dengan demikian angka inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat
yang berpenghasilan tetap, dan disisi lain juga mempengaruhi besarnya produksi
dari suatu barang dan jasa.
2
Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Inflasi
Beberapa
kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk mengatasi terjadinya inflasi
adalah sebagai berikut:
a.
Kebijakan Moneter
1.
Politik Diskonto
Untuk
mengatasi terjadinya inflasi, maka bank sentral harus mengurangi jumlah uang
yang beredar dengan cara bank sentral akan menaikan tingkat suku bunga pinjaman
kepada bank umum. Kebijakan ini juga disebut dengan Rediscount Policy atau
kebijakan suku bunga.
2.
Politik Pasar Terbuka (Open Market Policy)
Dalam
politik pasar terbuka, bank sentral akan menjual (jika terjadi inflasi) atau
membeli (jika terjadi deflasi) surat-surat berharga kepada masyarakat, sehingga
ada arus uang yang masuk dari masyarakat ke bank sentral.
3.
Menaikan Cash Ratio (Persediaan Kas)
Cash Ratio
merupakan perbandingan antara kekayaan suatu bank dengan kewajiban yang harus
dibayarkan. Untuk mengatasi inflasi, bank sentral akan menaikan cadangan kas
bank-bank umum sehingga jumlah uang yang bisa diedarkan oleh bank umum kepada
masyarakat akan berkurang.
4.
Kebijakan Kredit Selektif (Selective Credit Control)
Untuk
mengatasi inflasi atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka
diambil kebijakan memperketat kredit atau pinjaman bagi masyarakat.
5.
Margin Requirements
Kebijakan
ini digunakan untuk membatasi penggunaan untuk tujuan-tujuan pembelian surat
berharga.
b.
Kebijakan Fiskal
Dalam
kebijakan fiskal, untuk mengatasi inflasi pemerintah harus mengatur penerimaan
dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Dalam hal penerimaan, pemerintah
bisa menaikan tarif pajak, sehingga jumlah penerimaan pemerintah
meningkat. Kebijakan yang kedua adalah Expenditure Reducing, yakni
mengurangi pengeluaran yang konsumtif, sehingga akan mempengaruhi terhadap
permintaan (Demand Full Inflation).
BAB III
KESIMPULAN
3.1
KESIMPULAN
Berdasarkan
uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat mengemukakan simpulan dari masalah yang
dibahas. Inflasi merupakan melemahnya atau menurunnya nilai mata uang karena
banyaknya jumlah uang yang beredar dimasyarakat, atau suatau keadaan dimana
terjadinya kenaikan harga-harga secara umum dan terjadi secara terus-menerus
(continue).
Naiknya harga
bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak bagi masyarakat. Baik itu dampak
positif maupun dampak negatif. Dampak yang signifikan akan terjadi pada tingkat
inflasi dan pada kondisi perekonomian nasional. Dampak kenaikan harga BBM
terhadap inflasi adalah akan terjadi kenaikan pada tingkat persentase inflasi.
Jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah, dan akan berdampak pula
pada harga berbagai jenis barang dan jasa. Kondisi perekonomian akan mengalami
goncangan, ketidakstabilan akan terjadi. Iklim investasi akan menurun, sehingga
berpengaruh pada jumlah pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan
pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah dengan kebijakan moneter. Seluruh
instrumen kebijakan moneter efektif dalam mengurangi dan mengatasi inflasi.
3.2
Saran
Sesuai
dengan kesimpulan diatas, penulis merumuskan saran sebagai berikut.
1.
Pemerintah hendaknya memilih waktu yang tepat untuk mengeluarkan kebijakan
menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
2.
Jika inflasi terjadi akibat dampak dari kebijakan pemerintah, diperlukan suatu
langkah yang tepat dalam mengatasi inflasi yang terjadi.
DAFTAR PUSTAKA
Departemen
Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka.
Hamid, Edi Suandi.
(2000). Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan
Kontemporer.
Jogjakarta: UII Press.
Jaka, Nur
dkk. (2007). Intisari Ekonomi untuk SMA. Bandung: CV Pustaka
Mandiri.
Mankiw, N.
Gregory. (2006). Makroekonomi Edisi-6. Jakarta: Erlangga.
Rosyidi,
Suherman. (2009). Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori
Ekonomi Mikro dan Makro. Jakarta: Rajawali Pers.
Samuelson,
Paul A. dan William D. Nordhaus. (1986). Ekonomi Edisi Ke-12.
Jakarta: Erlangga.
Wahyuningsih,
Endang. (2012). Dampak Kenaikan Harga Minyak Terhadap
Mankiw, N.
Gregory. (2006). Makroekonomi Edisi-6. Jakarta: Erlangga.
TUGAS 2
LIA
KHOIRIYAH
26214053
1EB30
TUGAS MAKALAH PENGANTAR BISNIS
TENTANG KARTU MENUJU SEHAT
Di Susun Oleh :
LIA KHOIRIYAH
NPM :
26214053
Kelas :
1EB30
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS GUNADARMA
2014
KATA
PENGANTAR
Puji syukur kita
panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan ridhonya sehingga
penyusun merampungkan dan menyelesaikan makalah ini.
Makalah ini
di buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pengantar bisnis tentang kartu
menuju sehat.
Penyusun
mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini,
sehingga menjadi landasan penyusun untuk membuat Makalah lain.
Akhirnya
segala puja dan puji hanya bagi Allah SWT semesta alam. Semoga makalah
ini dapat bermanfaat serta mendapatkan rahmat dari Allah SWT bagi kita semua.
Amin…….
Jakarta , November 2014
Penulis
DAFTAR ISI
Kata pengantar...........................................................................................................................
i
Daftar isi...................................................................................................................................... ii
Bab 1 Pendahuluan...................................................................................................................... 1
1.1 Latar belakang......................................................................................................................... 1
1.2 Rumusan
Masalah penulisan......................................................................................................1
1.3 Tujuan
Makalah....................................................................................................................... 1
1.4 Manfaat
Makalah..................................................................................................................... 2
Bab II Pembahasan
2.1
Pengertian “ Kartu Jakarta Sehat “
(KJS)............................................................................3
2.2 Sasaran
dari “ Kartu Jakarta Sehat “ (KJS)........................................................................
3
2.3 Manfaat
dari “ Kartu Jakarta Sehat “
(KJS)....................................................................... 3
2.4
Kelemahan “ Kartu Jakarat Sehat “ (KJS)..........................................................................3
2.5 Masalah
apa saja yang timbul setelah adanya program Kartu Jakarta Sehat..................4
2.6 Faktor
apa saja yang menyebabkan masalah-masalah tersebut muncul............................5
2.7 Solusi
yang dapat meminimalisir masalah yang ada...........................................................
6
III Penutup
3.1 Kesimpulan.............................................................................................................................7
Daftar pustaka..........................................................................................................................
8
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai
Ibukota negara RI, Jakarta mempunyai berbagai peran dan fungsi spesifik yang
tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain, diantaranya sebagi pusat pemerintahan dan
pusat kegiatan internasional, baik di bidang ekonomi, politik, budaya maupun
kegiatan lain. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dimana dalam
penyusunannya melalui berbagai tahapan. Sebuah kebijakan yang diambil oleh
pemerintah awalnya tidak serta merta langsung diagendakan menjadi sebuah
kebijakan publik
.
Peran
masyarakat adalah syarat mutlak bagi keberhasilan, kelangsungan hidup dan
kemandirian pembangunan , termasuk pembangunan di bidang kesehatan. Peran serta
masyarakat dengan menjalankan cara “hidup sehat” berbagai upaya/pelayanan
kesehatan dan dalam membiayai pemeliharaan kesehatan. Peran serta masyarakat
(termasuk swasta) dalam pembiayaan pemeliharaan kesehatan terlaksana antara
lain dengan bentuk Pengeluaran biaya ,Dana sehat yaitu pengumpulan dan
masyarakat untuk kesehatan berlandaskan semangat gotong-royong usaha bersama
dan, Jaminan kesehatan social di bidang kesehatan antara lain program PT.Askes
dan program JPK jamsostek serta PT. Jasa Raharja yang pendanaannya berasal dari
iuran wajib para peserta berdasarkan Undang-undang, dan berbagai bentuk
pembiayaan kesehatan pra-upaya swasta, yang sedang berkembang di indonesia.
Sistem
pembiayaan kesehatan untuk pelayanan kesehatan memiliki dampak terhadap
seberapa adilkah beban pembayaran didistribusikan diantara masyarakat. Jaminan
kesehatan kesehatan social adalah suatu system manajemen resiko social tersebut
dipadukan (pooled) atau dipindahkan dari individu ke kelompok dengan
kepesertaannya yang bersifat wajib.
Peran
masyarakat yang cukup besar dalam pembiayaan kesehatan ini masih perlu di
dorong agar dikelola dengan lebih efektif dan efisien, karena ¾ nya masih
berupa pengeluaran biaya langsung yang tidak terencana dan masih beban
perorangan yang blum diringankan dengan usaha bersama dan kekeluragaan.
Dengan
demikian penulis memilih tema “kartu menuju kesehatan”.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang
dimaksud dengan Kartu Jakarta Sehat ?
2
Siapa yang menjadi sasaran Kartu Jakarta Sehat?
3. Apa
Manfaat Kartu Jarta Sehat?
4. Apa
kelemahan-kelemahan dari Kartu Jakarta Sehat?
5. Masalah
apa saja yang timbul setelah adanya program Kartu Jakarta Sehat ini?
6. Faktor
apa saja yang menyebabkan masalah-masalah tersebut muncul?
7. Solusi
apa saja yang kiranya dapat meminimalisir masalah yang ada?
1.3 Tujuan
Makalah
Dari masalah
diatas, secara garis besar tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk
menjelaskan mengenai kartu menuju sehat
1. supaya
kita mengetahui kegunaan dari kartu jakarta sehat
2.
mengetahui manfaat apa saja yang ada di kartu jakarta sehat serta kelemahan apa
saja yang ada di kartu jakarta sehat at mengetahui mengenai hal apa saja yang
bisa digunakan dalam melakukan pemasaran barang dan jasa
3. Serta
Mengetahui apa saja yang kiranya dapat memenimalisir masalah yang ada
1.4 Manfaat
Makalah
Makalah ini
disusun dengan harapan dapat memberikan kegunaaan atau manfaat baik secara teoritis
maupun secara praktis. Secara teoritis, makalah ini berguna sebagai
pengembangan ilmu, sesuai dengan masalah yang dibahas dalam makalah ini.
Secara praktis, makalah ini diharapkan bermanfaat bagi:
1.
penulis, seluruh kegiatan penyusunan dan hasil dari penyusunan makalah ini
diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan dan ilmu dari masalah yang
dibahas dalam makalah ini;
2.
pembaca, makalah ini daharapkan dapat dijadikan sebagai sumber tambahan dan
sumber informasi dalam menambah wawasan pembaca.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1
Pengertian “ Kartu Jakarta Sehat “ (KJS)
Kartu
Jakarta Sehat merupakan salah satu program unggulan Provinsi DKI Jakarta tahun
2013 dibawah kepemimpinan pasangan Jokowi-Ahok. Kartu Jakarta Sehat
adalah sebuah fasilitas kartu jaminan kesehatan yang dibuat oleh Pemprov DKI
dan Dinas Kesehatan DKI untuk memudahkan setiap individu warga Jakarta
mendapatkan pelayanan kesehatan secara mudah dan praktis mencakup obat-obatan
dan rujuan ke setiap rumah sakit yang ada di Jakarta. KJS ini hanya di
khususkan untuk warga Jakarta yang termasuk dalam golongan menengah ke bawah.
Kartu ini
dibagikan secara bertahap kepada seluruh warga yang tergolong ke dalam kelas
menengah ke bawah. Dengan kartu ini, seluruh warga DKI bisa mendapat layanan
kesehatan gratis di Puskesmas, dan rawat inap di kelas III di rumah sakit yang
bekerja sama sesuai dengan rujukan yang diberikan oleh pihak puskesmas.
Program KJS ini sangat layak untuk diamati, ditiru dan dimodifikasi oleh daerah
lain untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas.
Kartu
Jakarta Sehat (KJS) adalah suatu program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang
diberikan oleh Pemerinta Provinsi DKI Jakarta melalui UP. Jamkesda Dinas
Kesehata Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dalam bentuk bantuan
pengobatan. Program ini dicanangkan oleh duet Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, sejak Oktober
2012.
2.2 Sasaran dari “
Kartu Jakarta Sehat “ (KJS)
Semua penduduk
DKI Jakarat yang mempunyai KTP/ Kartu Keluarga DKI Jakarta yang belum memiliki
jaminan kesehatan, di luar program Askes, atau asuransi kesehatan lainnya.
2.3 Manfaat dari “
Kartu Jakarta Sehat “ (KJS)
1)
Rawat jalan diseluruh Puskesmas Kecamatan / Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.
2)
Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat
II, (RSUD, RS vertical dan RS Swasta yang bekerjasama denga UP. Jamkesda) wajib
dengan rujukan dari Puskesmas
3)
Rawat Inap (RI) di Puskesmas dan Rumah Sakit yang bekerjasaa denga UP.
Jamkesda.
2.4 Kelemahan “ Kartu Jakarat
Sehat “ (KJS)
1)
Bisa dipakai orang kaya
Maksudnya
itu dalam praktiknya, KJS biasa digunakan oleh orang mampu. Padahal warga kelas
ini bias berobat menggunakan uang sendiri.
2)
Anggaran bisa bengkak
Dikarenakan
KJS ini warga berbondong bondong ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya.
3)
Bisa memanjakan warga
Selain
Membengkaknya anggaran, “ Kartu Jakarat Sehat “(KJS) ini bias merubah
pola pikir
masyarakat itu sendiri setelah menerima kartu ini.
4)
Pegawasan lemah
Kebijakan “
Kartu Jakarta Sehat “ ini masih kurang pengawasan, kita bias ambil kasus di
RSUD Cengkareng yaitu adanya Calo dari KJS itu sendiri jadinya bila anda ingin
mendapatkan nomor urut lebih cepat bias lewat calo itu.
2.5 Masalah
apa saja yang timbul setelah adanya program Kartu Jakarta Sehat
Kartu
jakarta sehat adalah salah satu program andalan gubernur Jokowi untuk
memperhatikan nasib rakyat kecil yang ada di DKI Jakarta. KJS ini sering
disebut-sebut Jokowi sebelum dan sesudah ia menjabat sebagai gubernur DKI
Jakarta. Namun, sayangnya berbagai pihak menganggap cara ini tidak efektif
unutuk membantu warga dan memiliki sejumlah masalah yang tidak mudah untuk
diurusi. Apa sajakah masalah-masalah yang timbul dalam melaksanakan
program KJS Jokowi:
1.
Pasien Membludak
Sejak
diluncurkan pada 10 November tahun lalu, warga Jakarta menanggapi kehadiran KJS
dengan antusias dan sikap positif. Adanya program KJS ini membuat sejumlah
rumah sakit kedatangan banyak pasien yang hanya bermodalkan KJS dari sang
gubernur. Setelah KJS diluncurkan, jumlah pasien meningkat hingga menjadi 4,7
juta jiwa. Termasuk warga yang rentan miskin dan Pemprov DKI Jakarta mempunyai
hutang sebesar Rp.300 Milyar kepada rumah sakit. “Melonjaknya pasien
mengakibatkan banyak yang tidak tertampung, sehingga kejadian-kejadian yang
tidak diharapkan pun tidak bisa dihindari, tetapi kalau KJS ditiadakan bisa
dibayangkan berapa ratus ribu orang yang tidak terobati” ujar Jokowi.
2.
Fasilitas Tidak Memadai
Walaupun KJS
terbilang sukses, namun tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas di
beberapa pusat kesehatan. Seperti di Puskesmas, beberapa peralatan belum
memadai. Penerapan sistem online untuk mencari kamar yang kosong secepatnya
baru akan diselesaikan.
3.
Masalah Anggaran
Penggunaan
KJS bisa mengakibatkan alokasi anggaran kesehatan Pemprov DKI Jakarta jebol.
Pasalnya, penggunaan KJS yang berlebihan dan melampaui batas mengakibatkan
beban Pemerintah DKI Jakarta untuk menalanginya menjadi tinggi dan ini bisa
mengakibatkan jebolnya anggaran.
4.
Pasien Sakit Ringan Minta Dirawat
KJS bisa
memanjakan warga karena pola pikir masyarakat dengan adanya program KJS menjadi
berbeda. Sebelum ada KJS, orang berpikir seribu kali untuk dirawat. Mudahnya
prosedur KJS membuat banyak orang tak segan mengurus dan melakukan pengobatan
dengan fasilitas ini. Orang yang tidak mengalami sakit parah minta dirawat inap
akibat mudahnya prosedur pelayanan KJS. Menyikapi hal ini, Jokowipun berupaya
melakukan pemenuhan fasilitas rumah sakit. Hal ini tentu bisa berpengaruh
pada anggaran. Hal kecil seperti ini seharusnya yang menjadi perhatian. Kartu
sehat seharusnya untuk mendorong orang hidup sehat jadi cara hidup seseorang
harus berubah. Paradigma sehat harus tertanam pada warga, sedangkan paradigma
sakit harus dikikis habis. KJS hanya sebagai garansi dan pegangan kalau
sewaktu-waktu mereka sakit.
5.
Masalah Pengawasan
Lemahnya pengawasan
membuat penggunaan KJS kerap salah sasaran. KJS membuka celah yang bisa
dimanfaatkan oleh mereka yang mampu. Akibat lemahnya pengawan tersebut,
KJS itu bisa berpindah tangan dengan mudah yang akhirnya menjadi tidak tepat
sasaran. KJS sebenernya diperuntukkan bagi warga yang tidak mampu
membayar biaya rumah sakit yang tidak murah. Namun kemudahan prosedur
penanganan KJS yang mudah ini dimanfaatkan oleh sejumlah pihak yang tidak
bertanggung jawab. Seperti yang terjadi di kawasan RT di Jakarta Timur,
warga yang tergolong didalam kelas menengah ke atas berbondong-bondong
mendaftarkan dri untuk bisa mendapatkan fasilitas KJS. Sama halnya seperti
kasus di RSUD Cengkareng. Pihak rumah sakit tidak mempunyai wewenang untuk
menolak mereka (orang mampu) untuk menggunakan KJS ini dikarenakan syarat
penggunaan KJS hanya menyertakan KTP dan KK. Hal seperti ini perlu segera
dibenahi agar KJS menjadi tepat sasaran.
6.
Masalah etika
Masalah ini
haris dicermati dengan baik. Jika tidak diawasi, penerapan KJS akan
membuat persepsi masyarakat tentang ksehatan menjadi serba gratis. Budaya dan
tanggung jawab untuk hidup sehat dari masyarakat bisa menurun karena adanya
KJS.
2.6 Faktor
apa saja yang menyebabkan masalah-masalah tersebut muncul
Dari
berbagai permasalahan yang muncul dalm pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat, kami
menyediakn beberapa alternatif kebijakan sebagai berikut:
1. Penghapusan
program Kartu Jakarta sehat dan digantikan dengan program kesehatan yang biaya
pengobatannya tidak mahal dan tidak pula gratis untuk masyarakat miskin tetapi
dengan syarat ketentuan penyakit yang termasuk dalam golongan penyakit menengah
ataupun menengah ke atas bukan ke bawah seperti batuk, kadas, kurap,
pilek, panu dll.
2.
Tetap dilaksanakannya Program Kartu Jakarta Sehat tetapi dengan melakukan
perbaikan di sana-sini seperti memperketat pengawasan dan memberikan penyuluhan
kepada warga tentang betapa pentingnya menjalani pola hidup sehat.
2.7 Solusi
yang dapat meminimalisir masalah yang ada
Dengan
berbagai penjelasan yang dikemukakan di atas, kami merekomendasikan alternatif
kebijakan yang kedua, yaitu melakukan perbaikan di sana-sini yang berupa :
1.
Memperketat pengawasan agar tujuan program KJS ini tepat sasaran.
2.
Memberikan penyuluhan kepada warga tentang pentingnya menjalani hidup sehat.
3.
Menambah fasilitas kesehatan yang tersedia.
4.
Meningkatkan mutu dan memberikan pengarahan kepada dokter maupun perawat agar
dapat melayani pasien yang menggunakan KJS tanpa membeda-bedakan status ekonomi
antara pasien yang satu dengan pasien lainnya.
Provinsi DKI
Jakarta memiliki berbagi permasalahan-permasalahan kota yang belum teratasi.
Permasalahan tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi semua
masyarakat Ibukota juga harus ikut bertanggung jawab dalam menyelesaikan
masalah-masalah yang sedang dihadapi.
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Sebagai
Ibukota negara RI, Jakarta Peran dan fungsi spesifik yang tidak dimiliki oleh
daerah-daerah lain, diantaranya sebagi pusat pemerintahan dan pusat kegiatan
internasional, baik di bidang ekonomi, politik, budaya maupun kegiatan lain.
Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dimana dalam penyusunannya
melalui berbagai tahapan. Sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah awalnya
tidak serta merta langsung diagendakan menjadi sebuah kebijakan publik
Dari masalah
diatas, secara garis besar tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk
menjelaskan mengenai kartu menuju sehat supaya kita mengetahui kegunaan dari kartu
jakarta seha, mengetahui manfaat apa saja yang ada di kartu jakarta sehat serta
kelemahan apa saja yang ada di kartu jakarta sehat, serta Mengetahui apa saja
yang kiranya dapat memenimalisir masalah yang ada
DAFTAR PUSTAKA
http://sinarharapan.co/news/read/15242/program-kartu-jakarta-sehat-seperti-buahsimalakama
0 komentar:
Posting Komentar